Selasa, 21 Okt 2014
You are here: Home Artikel Lain POLRI dan INTELIJEN oleh Prof. DR. Awaloedin Djamin, MPA

Agenda Kegiatan

<<  Oktober 2014  >>
 Se  Se  Ra  Ka  Ju  Sa  Mi 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Follow LCKI @

Facebook Twitter
Banner
POLRI dan INTELIJEN oleh Prof. DR. Awaloedin Djamin, MPA PDF Cetak E-mail
Rabu, 22 Februari 2006 00:00

I.Pendahuluan

Tulisan ini juga dimaksudkan sebagai tanggapan atas naskah RUU Intelijen yang disiapkan Badan Intelijen Negara (BIN). 

Istilah intelijen dikalangan masyarakat sering dikaitkan dengan kerahasiaan, “clock and dagger” (matel panjang dan belati), bahkan sering disamakan dengan spionage yang serba tertutup. 

Memang, dalam banyak buku, termasuk karangan Ken Conboy : “Intel : Inside Indonesia’s Intelligence Service”, menulis tentang organisasi dan operasi penuh kerahasiaan. 

Terdapat pula berbagai istilah tentang intelijen, seperti “intelijen dalam negeri”, “intelijen luar negeri”, “intelijen militer dalam negeri”, “intelijen strategis”, “combat intelligence” (lihat RUU Intelijen), “police intelligence”, “criminal intelligence”, “intelijen bisnis”, dan sebagainya. 

Dalam RUU Intelijen, dinyatakan intelijen dapat berarti : 
a.Pengetahuan, yaitu informasi yang telah diolah melalui evaluasi, analisa, koreksi dan penafsiran menjadi intelijen sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan. 
b.Organisasi, yaitu badan/dinas yang disusun, dilengkapi dan diberikan sumber daya, kemampuan dan wewenang untuk menyelenggarakan proses manajemen dan aktivitas intelijen yang menjadi tugas dan fungsi.
c.Kegiatan atau Operasi, yaitu serangkaian aktivitas yang berupa penyelidikan, pengamanan atau penggalangan yang dilaksanakan secara terbuka maupun tertutup. 

Hoover Commission, Amerika Serikat merumuskan intelligence, yaitu “Intelligence : Deals with all the things which should be known in advance of initiating a course of action”. 

Ludiclas Farago dalam bukunya : “War of Wits, the Anatomy of Espionage and Intelligence”, menyatakan : 

“In the agencies that specialize in the activity, intelligence is defined as evaluated information – information the credibility, meaning, and importance of which has been duly established and appraised.” 

“As a function or activity, intelligence is the organized effort to collect information, to appraise it bit by bit, and to piece it together until it forms larger and clearer patterns which in turn enable us to see the shape of things to come”. 
(Lihat buku Emon Rivai Arganata : Intelijen Bisnis) 

Rumusan-rumusan tersebut diatas merupakan intelijen terbuka yang dilakukan oleh semua organisasi intelijen. Dalam praktek, masih banyak pula dilakukan intelijen tertutup, bahkan intelijen yang sebenarnya melanggar hukum (clandestine intelligence operation), terutama antar negara yang bermusuhan. 

II.Polri dan Intelijen

Pada zaman Hindia Belanda, kepolisiannya memiliki “Politieke Inlichtingen Dienst” (PID) yang tugasnya memata-matai kegiatan politik bangsa Indonesia dan memiliki wewenang penyidikan yang luas, seperti membubarkan rapat-rapat, manangkap dan menahan tokoh-tokoh politik Indonesia, sering pula tanpa proses hukum dengan menggunakan wewenang “exorbitante rechten” dari Gubernur Jenderal. Ini merupakan kegiatan intelijen pada zaman Hindia Belanda. 

Pada masa revolusi, kepolisian Republik Indonesia, untuk pengamanan dan keselamatan negara telah membentuk organisasi yang kemudian dikenal dengan Dinas Pengawas Keselamatan Negara (DPKN) yang pada tahun 1950 dan 60-an menangani berbagai masalah intelijen dan spionage, seperti kasus Juengschlager dan Schmidt, usaha pembunuhan Presiden Sukarno, kasus subversi, dan lain-lain. 

Setelah Polri merupakan bagian dari ABRI, waktu Markas Besar keempat angkatan menganut sistem staf umum, pada Staf Umum semua angkatan terdapat jabatan Asisten Intelijen. 

Waktu penulis menjabat Deputi Khusus KAPOLRI 1968 – 1971, MABES ABRI memutuskan menghapus Asisten Intelijen pada keempat angkatan dan ada hanya di MABES ABRI. 

Dalam rapat-rapat di MABES ABRI, penulis menerangkan, bahwa pada kepolisian, intelijen tidak bisa dihapus, karena merupakan fungsi organic, yang beda dengan angkatan perang. Intelijen Kepolisian atau police intelligence mencakup “criminal intelligence”, yang merupakan bagian integral dari fungsi utama Polri, yaitu represif, preventif, dan pembinaan masyarakat (yang akhir ini kemudian sering disebut pre-emptif). 

Police intelligence dan criminal intelligence mencakup semua kriminalitas dari yang konvensional crime sampai yang canggih, seperti terrorisme, human trafficking, weapon trafficking, drug trafficking, money laundering, corruption, cyber crime dan lain-lain. 

MABES ABRI menetapkan keberadaan Asisten Pengamanan (ASPAM) pada AD, AL dan AU, karena Polri merupakan bagian dari ABRI, maka pada Staf Umum MABES POLRI jabatan Asisten Intelijen Kepolisian digabung dengan Asisten Pengamanan disingkat ASINTEL PAMPOL, yang sebenarnya meletakkan dua fungsi yang berbeda dalam satu unit organisasi. 

Pada waktu itu terdapat unit Komando Fungsional ditingkat MABES Angkatan dan Polri, disebut Komandan Jenderal (DANJEN). Pada MABES POLRI, tugas-tugas operasional dikelompokkan dalam DANJEN bagi uniformed police, seperti Sabhara, Polantas, Brimob, Polair, Poludara dan Satwa Polri dalam DANJEN KOMAPTA, dan plain clothed police, seperti intelijen, reserse kriminal, laboratorium dan identifikasi kriminal ( atau forensik ) dalam DANJEN RESINTEL. 

Disamping kedua DANJEN ini, pada mulanya terdapat pula tiga DANJEN di bidang pembinaan, yaitu DANJEN Personil, DANJEN Logistik dan DANJEN Bangdiklat. 
Kemudian DANJEN Personil dan DANJEN Logistik dihapus. Dalam Kepolisian fungsi intelijen dan reserse kriminal saling berhubungan. 

Pada tingkat Polres sebagai Kesatuan Operasional Dasar (KOD) Polri, sejak dulu diharuskan mengumpulkan data mengenai keadaan wilayah dan masyarakatnya, baik politik, ekonomi dan sosial budaya, menganalisa data tersebut sehingga merupakan informasi yang dapat memperkirakan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan bentuk kriminalitas yang mungkin terjadi, yaitu Analisa Daerah Operasi (ADO) untuk selanjutnya membuat rencana kegiatan (course of action). Kemampuan intelijen terbuka ini sekarang menjadi lebih penting, tidak saja karena kriminalitas (internasional dan organized transnational crime) yang meningkat secara kuantitatif dan kualitatif, tapi juga maraknya kerawanan Kamtibmas yang non kriminal. 

Police intelligence bagi Polri lebih luas dari criminal intelligence, karena harus mampu mendetect kerawanan konflik vertikal dan horizontal (SARA). Polri harus mahir dalam conflict resolution dan negosiasi agar konflik tidak menjadi tawuran dengan kekerasan. 

Ruang lingkup criminal intelligence saja sudah cukup luas dan complex, karena mencakupi conventional (traditional) crimes, seperti pencurian, perampokkan, pembunuhan, penyiksaan, penipuan, pemalsuan dan sebagainya, sampai kepada organized transnational crimes, dari terrorisme, money laundering, economic crime, human, weapon, drug trafficking, cyber crime, corruption dan sebagainya. 

Seperti dimaklumi, sejak dulu terrorisme, tidak hanya pemboman dan bom bunuh diri, tapi para terroris juga melakukan pembajakan, penculikan, dan penyanderaan, pembunuhan, perampokan, yang membuat penanganan terrorisme menjadi complex. Yang lebih menyukarkan menghadapi terrorisme adalah karena beda dengan kejahatan lain yang motifnya pada umumnya adalah ekonomi, sosial dan budaya, pada terrorisme motifnya adalah politik, ideologi dan agama. 

Manifestasi kejahatan yang bermotif politik (dulu subversi dan sabotase), ideology ataupun agama, adalah kejahatan atau crime yang diatur dalam KUHP dan banyak Undang-undang lain, seperti UU terrorisme, UU Korupsi, UU Narkoba dan sebagainya. Karena itu, semua ini merupakan tugas dan tanggung jawab Polri. 

Menurut KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI hanya Penyidik Polri dan PPNS yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab penyidikan. Sekarang Kejaksaan juga menyidik kasus korupsi dan Angkatan Laut berwenang menyidik dalam bidang perikanan.

Sejak DPKN dulu dan sekarang Interpol (sebutan ini diubah menjadi Intelijen Keamanan, Intelkam), walaupun pada dasarnya perwira Intelpol tidak melakukan penyidikan sendiri, secara formal sebagai perwira Polri, mereka merupakan “opsporings ambtenaar” atau penyidik. Karena itu bila perlu mereka dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan (menangkap, menahan, interogasi dan sebagainya). 

Ruang lingkup tugas yang luas dan complex dari intelijen kepolisian seperti diuraikan diatas, memerlukan peningkatan kemampuan teknis profesional dari organisasi dan pejabat intelijen kepolisian dari tingkat MABES sampai ke Polres dan Polsek. 

Wewenang penyidikan adalah wewenang untuk melanggar hak azasi manusia secara syah, karenanya wewenang itu hanya diberikan kepada pejabat penyidik Polri dan PPNS yang diatur dengan Undang-undang. 

III. RUU Intelijen

RUU Intel yang beredar sekarang belum merupakan naskah RUU yang final dari Pemerintah, tapi lebih merupakan gagasan dari BIN. Beberapa tanggapan atas RUU ini adalah sebagai berikut : 

1) RUU ini menyebut dua istilah, yaitu “Keamanan Nasional” dan “Rahasia Negara”, yang keduanya memerlukan RUU tersendiri dan belum jelas rumusannya. 

2)Terdapat istilah-istilah : “Intelijen Dalam Negeri”, “Intelijen Luar Negeri”, Intelijen Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”, Intelijen Militer Dalam Negeri”, Intelijen Militer Luar Negeri”, “Intelijen Strategis” seperti diuraikan diatas. Yang menyangkut Polri disarankan digunakan istilah “Intelijen Kepolisian” yang dalamnya termasuk intelijen kriminal, yang beda dari intelijen militer. 

3)Ayat 10 RUU ini menyebut “melindungi asset nasional, seperti perbankan dan sebagainya. Bagi Polri pengamanan obyek vital dan semua bentuk pengamanan bidang usaha, instansi pemerintah, kampus universitas dan lain-lain telah tercakup dalam UU No. 2 Tahun 2002, mengenai “bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa”, termasuk “industrial security” dimana Polri ditugaskan untuk memberi pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan. 

4)Ayat 11 menyebut istilah “Pengamanan”, yaitu “pengamanan internal”, “pengamanan sipil” dan kontra intelijen. Semua istilah yang digunakan dalam RUU ini hendaknya dirumuskan sejelas mungkin, karena akan menyangkut lembaga / organisasi mana yang akan melaksanakannya. 

5)Ayat 13 menyebut istilah “penyelidikan”, ayat 15 “operasi intelijen”, ayat 17 tentang subversi, ayat 18 “Rahasia Negara”. 

6)Bab III pasal 5 dan 6 mengenai Pengemban Fungsi Intelijen harus jelas organisasi dan pejabatnya. 

7)Bab IV mengatur BIN, pasal 10f, membantu lembaga penegak hukum mengumpulkan informasi-informasi intelijen kejahatan transnasional. Juga pasal 10 h juga bisa tabrak dengan “industrial security”. Bila tidak diatur dengan baik, bisa tumpang tindih dengan Polri. 

8)Perlu perhatian rumusan bagian ketiga mengenai “Badan Intelijen Keamanan Kepolisian RI” dalam pasal 17 (1) BIK Polri bertugas mencari, mengumpulkan, mengevaluasi, menganalisa, mengkorelasi dan menafsirkan serta mengajukan intelijen keamanan dan ketertiban masyarakat untuk pencegahan dan penindakan dalam rangka penegakan hukum”. Apakah rumusan ini sudah sesuai dengan “intelijen kepolisian RI ? “. 

9)Bagian kelima : Intelijen Departemen dan atau instansi lainnya. Bila yang dimaksud intelijen sebagai pengetahuan, pengumpulan, evaluasi, analisa data untuk membuat kebijakan dan keputusan, intelijen demikian ada pada semua organisasi pemerintah, perusahaan swasta, bahkan organisasi kemasyarakatan. Perlu diteliti apa ada organisasi intelijennya ? 

10)Yang crusial adalah rumusan BAB IV pasal 41 : “diberikan wewenang yang sifatnya dapat membatasi, mengurangi dan atau menghilangkan sebagian kebebasan sipil setiap orang untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan : a. terorisme, b. separatisme, c. spionage, d. subversi, e. sabotase, f. konflik primordial (konflik SARA), g. kekerasan politik, h. radikalisme, i. transnational crime. Rumusan ini menyangkut HAM dan kepastian hukum. 

11)Pasal 41 (2) wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara proporsional dengan memperhatikan hak dan kewajiban azasi setiap orang ( setelah mendapat persetujuan dari Kejaksaan Agung). Rumusan ini membingungkan dan dapat kacau dalam praktek. Penjelasan pasal 41 ini lebih membingungkan lagi, antara lain : “penangkapan dalam rangka interogasi (bukan untuk pro justisia) dan selambat-lambatnya 7 x 24 jam”. Ditambah lagi “penyadapan telpon, pemeriksaan rekening seseorang di Bank, surat-surat, e-mail pribadi”. Rumusan ini bisa berbahaya bagi HAM dan demokrasi. 

12)Pasal 42 : Wewenang sebagaimana dimaksud pasal 41 (1) dan (2) dilaksanakan berdasarkan keadaan yang memaksa dan mengharuskan tindakan tersebut dalam rangka tindakan pencegahan dan investigasi dengan memperhatikan nilai-nilai demokrasi dan menghormati hak azasi manusia dan supremasi hukum. Rumusan ini lebih membingungkan lagi, bila dilihat dari cita-cita reformasi dan keberadaan KUHAP. 

13)Bila RUU ini tidak diperbaiki dan sebagian pasalnya diubah sama sekali, yang akan terjadi adalah kekacauan yang lebih parah dari keadaan sekarang ini. 

IV.Penutup

Demikianlah secara ringkas uraian tentang Polri dan Intelijen yang dikaitkan dengan RUU Intelijen yang dibuat BIN. 

Karena RUU ini terkait dengan RUU Keamanan Nasional, RUU Rahasia Negara, kiranya keberadaan UU No. 2 Tahun 2002 jangan dikesampingkan, demikian pula sejarah Polri di bidang intelijen. 

Disarankan staf MABES Polri menelaah RUU Intelijen ini dengan seksama, pasal demi pasal, bahkan kata demi kata dan membuat konsep Polri untuk perbaikan RUU Intelijen yang lebih baik.

(Jakarta, Februari 2006).

 

Add comment


Security code
Refresh